Gw copy paste diskusi di multiply, siapa tahu kawan mw menanggapi:
The State Must Be Defeated! Jul 13, '08 6:43 AM
for everyone
Dalam kesempatan jumpa pers Senin 2 Juni 2008 sehari setelah insiden Monas 1 Juni 2008 , dengan mimik serius dan nada tinggi, presiden menyatakan, “Negara tidak boleh kalah dengan perilaku kekerasan. Negara harus menegakkan tatanan yang berlaku untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia.”Negara tidak boleh kalah menjadi pesan penting presiden SBY saat itu.
Memang terbukti negara saat itu menunjukkan kekuataan dan kegagahannya. Polisi yang menjadi alat negara segera menggelar jumpa pers. Munarwan ’sang panglima’ diultimatum untuk menyerahkan diri. Ribuan polisi dengan puluhan truk dan bus beratribut lengkap dikerahkan . ‘Para terdakwa’ insiden monas diambil dari Petamburan, markas FPI bagaikan teroris kelas kakap. Habib Riziq yang sengaja dengan baik hati mengantar anggotanya pun turut ditangkap. Padahal pada mulanya Habib ke Mapolda bukan untuk ditahan, karena memang tidak ada bukti. Namun memang harus ada yang dikorbankan oleh negara . Lagi-lagi, negara memang harus membuktikan dirinya tidak kalah menghadapi aktivis Islam yang memperjuangkan dan membela aqidah Islam .
Berhadapan dengan kepentingan umat Islam dan aktivis Islam memang negara sepertinya selalu kuat dan tidak terkalahkan. Di masa orde lama Soekarno memberangus Masyumi, pejuang Islam ditangkapi dan dijebloskan ke penjara . Dimasa orde Baru siapapun aktivis Islam yang mengkritik Soeharto akan dijebloskan dan disiksa di penjara. Jangan coba menyerukan syariah Islam, anda dianggap subversif dan pemberontak, padahal syariah Islam merupakan Aturan Agung Allah SWT. Darah umat Islam pun menjadi halal dihadapan negara sekuler yang kuat. Darah kaum muslimin tertumpah dalam berbagai peristiwa menyedihkan di Tanjung Priok, Lampung, Maluku, menjadi bukti kuatnya negara. Darah mereka yang syahid fi sabilillah karena memperjuangkan dan membela aqidah Islam .
Tidak jauh beda dengan sekarang. Negara atas nama perang melawan terorisme melakukan apapun untuk membuktikan keperkasaannya. Perang dibawah pimpinan negara teroris Amerika Serikat melegalkan apapun untuk memerangi Islam dan umat Islam. Berbagai rekayasa dan konspirasi dibuat untuk melegalkan perang ini. Aktivis Islam pun menjadi target. Biasanya dengan ciri-ciri berjenggot, dahi hitam, dan istri berjilbab. Penculikan, penyiksaan, sampai pembunuhan menjadi sah-sah saja untuk membuktikan kekuatan negara memberangus umat Islam yang masuk dalam daftar CIA dan Mossad sebagai teroris. Urusan hukum dan pengadilan tidak lagi menjadi penting.
Negara pun menjadi sangat kuat dihadapan rakyat yang lemah. Atas nama keindahan kota, perumahan kumuh pun digusur. Tanpa peduli , rakyat terpaksa tinggal di rumuh kumuh karena negara tidak perduli. Negara lewat aparat yang beringas atas nama tugas negara menghancurkan lapak-lapak pedagang kaki lima yang tergusur oleh supermarket asing. Negara memang tidak pernah kalah dihadapan rakyat lemah.
Negara juga menjadi sangat kuat kalau menyangkut kepentingan rakyat yang dianggap mengancam kepentingan asing . Tidak perduli rakyat menjerit, kehidupan semakin berat, angka kemiskinan semakin tinggi , stress dan angka bunuh diri meningkat, negara tetap saja ngotot menaikkan BBM. Demi mengikuti ‘fatwa’ Konsensus Washington yang mengharamkan subsidi , Negara dengan beringas mencabut subsidi untuk rakyat. Negara menjadi sangat kuat dihadapan rakyat lemah .
Namun sayang seribu sayang , sebaliknya, negara hampir bisa dipastikan selalu kalah kalau berhadapan dengan kepentingan negara kapitalis yang menjadi Tuannya , perusahaan multinasional dan para pemilik modal besar . Kekalahan negara tampak jelas. Ironisnya kekalahan ini dilegalisasi undang-undang. Lihatlah berbagai undang-undang neo liberal pasca reformasi yang lebih berpihak pada negara dan perusahaan kapitalis. Amin Rais dalam bukunya Agenda Mendesak Bangsa, Selamatkan Indonesia, secara gamblang menggambarkan kekalahan ini. Kekalahan negara yang disengaja ini bahkan dilegalisasi. Pemaparan dibawah ini banyak diambil dari buku penting tersebut.
Di sektor perbankan, negara sengaja mengalahkan dirinya. Atas nama liberalisasi sektor perbangkan , pihak asing diberikan kesempatan yang sangat luas dalam perbankan nasional. Dan itu dilegalisasi undang-undang. Pasal 22 ayat 1b UU Perbankan membebaskan warga negara asing dan badan hukum asing untuk bermitra dengan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia mendirikan Bank Umum. Dan sangat menyedihkan, dengan UU ini pihak asing bisa memiliki hingga 99% saham bank di Indonesia. Dan sekarang proses itu sedang terjadi. Saat ini 6 dari 10 perbankan terbesar di Indonesia kepemilikan mayoritasnya dikuasai asing. Tanpa berpikir terlampau rumit, setiap orang pasti tahu bahaya apa yang terjadi pada negara ini kalau sektor keuangannya dikuasai asing.
Di sektor Migas dan pertambangan lainnya tidak kalah parahnya. Negara kalah total berhadapan dengan perusahaan multinasional yang rakus. Saat ini menurut pakar ekonom yang kritis dan cerdas Dr Hendri Saparini lebih dari 90% dari 120 kontrak production sharing kita dikuasai korporasi asing. Dari sekitar satu juta barrel perhari Pertamina hanya memproduksi sekitar 109 ribu barrel, sedikit diatas Medco 75 ribu barrel. Sebaliknya produksi terbesar adalah Chevron sekitar 450 ribu barrel perhari. Tambang minyak dan gas yang sebenarnya dalam pandangan syariah Islam ini merupakan milkiyah ‘amah (milik rakyat) dijual kepada asing. Blok Cepu yang memiliki kandangan gas dan minyak yang luar biasa diserahkan ke Exxon Mobil. Bahkan Blok Natuna yang kaya gas, Indonesia hanya dapat 0 %, ’selebihnya’ dikuasai penuh Exxon Mobil.
Ironisnya negara mengalahkan dirinya sendiri lewat UU Migas. Berdasarkan UU Migas ini pemain asing boleh masuk sebebasnya dari hulu sampai hilir . Pertamina tidak lagi menjadi pemain tunggal. Atas nama liberalisas dan kompetisi, pertamina yang sengaja dibusukkan harus berhadapan dengan perusahan minyak besar dunia dengan keuangan yang tak terbatas plus lobi politik tingkat tinggi. ” Seperti membiarkan anak kita yang masih lemah harus berebutan makan dengan anak kampung luar yang kuat dan jumlahnya banyak,” ujar jubir HTI Muhammad Ismail Yusanto. Walhasil hampir sebagian besar kontrak baru pasca reformasi dimenangkan oleh perusahaan asing bukan pertamina.
Negara yang kalah, tampak jelas dalam UU Migas No 22 tahun 2001 pasal 22 ayat 1. Dalam pasal itu dijelaskan badan usaha atau bentuk usaha tetap wajib menyerahkan paling banyak 25 persen bagiannya dari hasil minyak dan gas bumi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Lihat kata-kata paling banyak (maksimal) 25 % , konyol sekali bukan ? justru negara mengalahkan dirinya sendiri. Untungnya, pasal ini kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Namun jelas ini menunjukkan UU ini untuk kepentingan asing. Kekalahan demi kekalahan negara terjadi ditambang emas, batu bara, timah dan yang lainnya.
Kekonyolan lain dari kekalahan negara bisa kita lihat dalam UU no 25/2007 tentang Penanaman Modal. Berdasarkan UU itu tidak dibedakan antara pemain asing dan pemain lokal atas nama free market dan WTO . Akibatnya sangat menyedihkan, pasar kita dari segala sektor diserbu asing tanpa perlindungan berarti dari negara. Pasar tradisional digusur hypermarket asing. Telkom yang strategis dijual murah ke Temasek BUMN Singapura (yang kemudian menjualnya ke Q-tel dengan keuntungan berlipat). Pasir Riau pun dijual ke Singapura yang wilayahnya semakin luas . Sektor pendidikan pun dijual ke asing. Ironisnya kemungkinan mengembalikan sektor migas dan pertambangan lainnya kepada rakyat pun dipersulit. Pasal 7 ayat 1 dan 2 malah menghalangi ‘nasionalisasi’ dengan berbagai aturan yang menyulitkan dan merugikan negara sendiri .
Sementara dibidang politik dan keamanan, negara juga selalu kalah kalau berhadapan dengan tekanan dan kepentingan negara kapitalis. Indonesia sangat patuhnya mengikuti intruksi AS dalam perang melawan terorisme. Seolah-olah lupa AS justru adalah negara teroris terbesar dan paling biadab di dunia. Tanpa malu , negara lewat aparatnya menggadaikan keamanan negara ini dengan membiarkan LSM-LSM komprador mengacak-acak Indonesia.
Perjanjian DCA antara Indonesia-Singapura pun nyaris digolkan kalau tidak dikritik oleh banyak pihak. Padahal perjanjian ini jelas-jelas mengancam keamanan Indonesia. NAMRU 2 yang oleh dr Jose Rizal (Mercy) disebut pangkalan militer AS di jantung Jakarta, justru dipertahankan oleh para antek yang ada di istana negara dan DPR. Padahal Menkes yang berani – Bu Siti Fadilah- sebagai user sudah jelas-jelas mengatakan NAMRU tidak dibutuhkan lagi.
Negara pun selalu kalah dihadapan pemilik modal besar. Para koruptor BLBI yang merugikan masyarakat dan negara malah dihadiahi Release and Discharge (R&D), membebaskan para konglomerat dari tuntutan. Padahal negara lewat BLBI rugi sekitar 200 trilyun. Para koruptor kelas kakap ini malah diundang ke negara. Negara menjadi sangat lemah. Sangat berbeda kalau dihadapan rakyat kecil negara sangatlah kuat.
Kesimpulannya bagi para komprador, memang negara tidak boleh kalah kalau berhadapan dengan aktivis Islam . Negara tidak boleh kalah kalau berhadapan dengan rakyat lemah nan miskin. Sebaliknya negara wajib mengalahkan dirinya kalau berhadapan dengan negara-negara Kapitalis, perusahaan multinasional, dan kaum pemilik modal besar. Perkara inilah yang harus dilawan dan tidak boleh dibiarkan.
Sudah seharusnya Negara lemah lembut dan berpihak kepada rakyat . Negara seharusnya mendukung umat Islam dan perjuangan penegakan syariah Islam yang akan memberikan kebaikan bagi bangsa dan negara ini. Inilah yang harus menjadi tugas kepala negara. Imam Al Mawardi menjelaskan dalam al Ahkam ash Shultoniyah tentang tugas kepala negara ini antara lain : menegakkan hukum sehingga orang yang zalim tidak dapat berbuat aniaya dan yang dizalimi tidak dilemahkan, menjaga negara dan stabilitas negara agar rakyat bisa bekerja dan berpergian dengan aman, membentengi perbatasan dengan persenjataan dan kekuatan yang mampu mengusir musuh.
Sebaliknya negara tidak boleh kalah dihadapan negara Kapatalis dan antek-anteknya yang telah menjual dan menghancurkan negara ini. Merekalah musuh sejati negara yang harus dikalahkan. Untuk itu bangsa ini bukan hanya butuh pergantian pemimpin 2009 tapi juga membutuhkan pergantian sistem. Seruan “Ganti Sistem-Ganti Rezim” , para ulama,tokoh, dan intelektual yang bergabung dalam FUI (Forum Umat Islam) patut kita perhatikan . Pergantian Dari sistem Kapitalis yang mengsengsarakan rakyat, menjadi syariah Islam yang memberikan kebaikan pada rakyat. Inilah hakekat kemerdekaan sejati bangsa dan negara ini.(FW)
Tags: dissident voice
Prev: Jika kau tidak memaafkan
Next: Jadwal Diskusi Sabtu INSIST Pra Ramadhan
edit delete
reply share
3 CommentsChronological Reverse Threaded
radixwp
delete reply
radixwp wrote on Aug 25
Inti artikel panjang-lebar di atas adlh kalimat ini, "Negara seharusnya mendukung umat Islam dan perjuangan penegakan syariah Islam yang akan memberikan kebaikan bagi bangsa dan negara ini." Di sinilah letak fallacy-nya.
Pertama, bukankah Indonesia ini milik seluruh warganya, apapun agamanya? Kenapa anda menghendaki negara mendukung salah satu golongan saja? Ini kan namanya diskriminasi, laiknya rejim apartheid di Afrika Selatan dulu. Apalagi, banyak warga beragama Islam yg tdk mendukung formalisasi syariat Islam.
Kedua, bhw "syariah Islam yang akan memberikan kebaikan" itu kan asumsi sepihak dari anda saja, tanpa argumen rasional yg memadai. Kenyataannya, negara2 paling makmur saat ini adlh penganut ideologi liberal-sekuler-demokratis, bukan yg menerapkan (atau berusaha menerapkan) syariat Islam. Lihat saja dlm daftar negara2 dg tingkat Human Development Index (HDI) tertinggi di dunia.
Ketiga, bagi Indonesia, syariat Islam bukanlah solusi, melainkan bagian dari masalah. Negara kita dulu pernah nyaris gagal proklamasi gara2 segelintir org hendak menerapkan Piagam Jakarta. Lalu, terjadi pemberontakan DI/TII yg berkepanjangan. Sementara itu, proses sidang Konstituante juga mengalami deadlock, gara2 segelintir org tdk mau menerima kenyataan bhw formalisasi syariat Islam ditolak oleh sebagian besar bangsa Indonesia, shg Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit yg menjadikannya diktator.
Dlm proses reformasi, Indonesia punya peluang menata diri kembali. Tapi, kaum reformis mengalami perpecahan gara2 ada kalangan yg ngotot syariat Islam dijadikan dasar negara. Sejak itu, usaha memberantas korupsi jadi terhalang. Energi bangsa terbuang sia2 oleh kontroversi syariat Islam. Bahkan, sisa2 rejim Orde Baru menggunakan isu tsb sbg alat politik utk cari selamat.
Dan keempat, yg paling parah, hanya demi ambisi formalisasi syariat Islam ini kalian menoleransi praktik kekerasan. Scr rasional, negara memang hrs menghalangi aksi kekerasan yg dilakukan oleh suatu elemen bangsa thd elemen bangsa yg lain. Kenapa fungsi yg mulia ini justru anda permasalahkan?
sonicfist
edit delete reply
sonicfist wrote on Aug 26
Sip.. thanks dah mw komen.. gw suka deh...
paragraph awal dah cukup untuk merangkum apa argumen elo.
Jadi inti masalahnya adalah... orang islam yakin dengan iman dan fakta sejarah bahwa islam bisa, dan sejarah membuktikan , menciptakan kesejahteraan, memanusiakan warganya, melindunginya.
Klo elo bilang soal diskriminasi. elo a-historis. ketika khilafah islam berkuasa malah umat beragama lain dilinndungi apatah yahudi atau kristen. gw perlulah gw kutip faktanya. tinggal cari ajah, banyak koq.
Malah yang menarik, dijaman liberal sekuler hari gini, org-org dengan euforia demokrasi malah ancur berantem di mana-mana, masyarakat terfragmentasi dengan kepentingan2 yang edan banget banyaknya, krn dijaman pluralisme tiap orang relatif tiap orang punya kepentingan. Lebih parah lagi ternyata sialnya, demokrasi hanya candu! aktualnya?
Aktualnya dalam sistem demokratik liberal kapitalis sekuler duitlah yang ngomong banyak!
Jadi menurut gw nggak masalah klo orang islam yakin punya argumen agar islam itu diterapkan, nggak masalah orang sosialisme ingin ideologinya diterapkan ggk masalah orang kapitlis liberal sekuler ingin ideologinya diterapkan. yang jadi masalah, kita butuh bukti mana yg memang benar mensejahterakan dan memanusiakn manusia mana yg menjajah dan mengsetankan manusia.
Syariah di indonesia belum pernah hadir dalam wajahnya yg sempurna. nah inilah sebenarnya inti masalah. selama ini pembelakuam syariah itu parsial. sedangkan kehebatan syariah itu bisa terlihat ketika diterapkan secara menyeluruh. jadi gw kira kurang tepat bila syariah sudah divonis gak layak saat kita menilainya pada saat ia tidak diterapkan sempurna.
Klo ingin fair dan ingin bukti mending kasih kesempatan tuh meraka yg berkoar-koar soal syariah untuk menerapkannya secara sempurna dalam bentuk Khilafah. trus klo nggak terbukti dalam jangka waktu teoritis satu ideologi mengkonsolidasikan ide dan metodenya, maka boleh deh kita mensimpulkan..
Dan gw kira nggk masalah dengan kekuasaan orang liberal aja pake kekuasaan utk menggolkan ambisinya spt kasus pengarusutamaan gender lwt departemen agamanya, seperti masuknya org2 liberal di jajaran kementrian agamnya, seperti halnya orang liberal mendesak agar negara membubarkan ormas tertentu.
sorry klo ada kata-kata gw yg nggak sopan, mau romadhon bro..
elo puasa juga kan??
radixwp
delete reply
radixwp wrote on Aug 28, edited on Aug 28
Saya melihat ada double standard di sini. Jk dlm penerapan ideologi Islam tjd masalah, maka anda memsalahkan pelaksananya dg alasan "pemberlakuannya tdk sempurna". Tapi jk masalah muncul dlm penerapan ideologi liberal-sekuler, maka anda mempersalahkan sistemnya.
Sedari awal, anda sdh punya asumsi mutlak bhw "ideologi Islam pasti benar & lainnya pasti salah". Asumsi inilah yg menimbulkan fallacy 
Jk kita melihat sejarah, penerapan ideologi manapun pasti mengalami masalah. Sebabnya, semua ideologi tsb profan, tdk sakral, tdk sempurna, termasuk ideologi Islam. Krn itu, dlm menilai suatu ideologi, yg lbh fair adlh membandingkannya scr konseptual & rasional: mana yg lbh baik bagi kehidupan manusia?
Scr mendasar, bisa dilihat bhw ideologi keagamaan itu mengekang kebebasan manusia (yg sebenarnya tdk merugikan org lain) & bersifat diskriminatif dg menomorsatukan golongan masyarakat tertentu. Berbeda dg ideologi liberal-sekuler di mana setiap org bebas menjalankan prinsip hidup masing2 tanpa saling merugikan, saling merendahkan, atau saling memaksa.
Jk anda tdk setuju dg ideologi liberal-sekuler, coba anda sebutkan keburukannya (scr konseptual & rasional).
Jk khilafah sama sekali tdk diskriminatif, coba jelaskan ttg konsep mualaf yg didukung negara & org pindah dari Islam ke agama lain yg terancam nyawanya. Ini baru satu contoh sederhana. Coba tanya org Spanyol Selatan, apakah mereka ingin kembali ke era khilafah? Tebakan saya sih: mereka tdk akan mau.
Ttg kaum liberal-sekuler ingin kesetaraan gender, apakah itu salah? Kan terserah kpd kaum perempuan utk memilih setara dg laki2 atau disubordinat.
Ttg kaum liberal-sekuler masuk kementerian agama, apakah itu salah? Itu kan institusi publik yg dibiayai oleh semua warga & terbuka bagi semua warga.
Ttg kaum liberal-sekuler menggugat keberadaan ormas yg doyan kekerasan, apakah itu salah? Bukankah kekerasan tdk dibenarkan oleh hukum negara kita?
gw lagi nyiapin materi untuk jawab kawan radix.. tp gmn menurut kawan kawan semua?
link lengkap
http://sonicfist.multiply.com/journal/item/81/The_State_Must_Be_Defeated
Forum
Favoured: 0
